Oleh Drs. H. Kamaruddin, M.M., M.Si.
Sikap yang diambil Muhammadiyah dalam menghadapi politik, khususnya politik praktis yang berkaitan dengan perjuangan kekuasaan, mengambil sikap menjaga jarak dan tidak terlibat. Sedangkan dalam politik kebangsaan bersikap aktif sesuai dengan kepribadian Muhammadiyah.
Dalam menghadapi pemilihan kepala daerah Kepulauan Riau, Muhammadiyah Kepulauan Riau yang merupakan organisasi kemasyarakatan merupakan salah satu komponen yang cukup penting dalam mengawal dan menyukseskan pesta demokrasi tingkat daerah ini. Dan merupakan suatu kebutuhan bagi Muhammadiyah untuk mengambil kebijakan strategis bagi kemaslahatan organisasi dan masyarakat Kepulauan Riau.
Menjelang pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2020, Muhammadiyah Kepulauan Riau disibukkan dengan rangkaian aktivitas menjelang pilkada. Dari aktivitas pembentukan koalisi umat Islam bersatu untuk memajukan calon yang beragama Islam sampai penetapan calon gubernur dan wakil gubernur Kepulauan Riau. Dalam pembentukan koalisi umat Islam bersatu ini, Muhammadiyah Kepulauan Riau bersama beberapa organisasi Islam lainnya seperti Al Jamiatul Alwashliayah, NU, dan organisasi Islam lainnya membicarakan kriteria bakal calon yang nantinya akan direkomendasikan ke beberapa partai politik untuk didaftarkan menjadi calon gubernur dan wakil gubernur.
Dalam merespon pesta demokrasi daerah ini, Muhammadiyah Kepulauan Riau tidak tinggal diam saja. Muhammadiyah Kepulauan Riau membangun jalur komunikasi dengan struktur dan ortom yang berada di bawah naungannya. Tidak hanya itu saja, biasanya melalui kegiatan rutin tahunan, yakni Rapat Pimpinan Wilayah yang merupakan rapat untuk mengambil kebijakan organisasi Muhammadiyah Kepulauan Riau dalam satu tahun ini. Agenda pembahasan tidak terlepas dari pengambilan kebijakan politik Muhammadiyah Kepulauan Riau.
Hasil rapat pimpinan wilayah ini juga memberikan kebebasan seluas-luasnya bagi anggotanya untuk menggunakan hak pilihnya. Dalam memilih pemimpin ke depan, warga Muhammadiyah harus mengikuti hasil tarjih pimpinan pusat Muhammadiyah. Dan setiap anggota Muhammadiyah yang terlibat dalam tim sukses pasangan calon, Muhammadiyah mengimbau agar warganya tetap menjaga indepedensi organisasi dan tidak membawa nama lembaga dalam aktivitasnya.
Kebijakan yang dihasilkan dalam rapat pimpinan wilayah Muhammadiyah ini dapat dimaklumi. Karena Muhammadiyah mencoba mengembalikan pencitraan dirinya dari tarik menarik kepentingan politik yang berlangsung selama ini. Bukan berarti Muhammadiyah tidak peduli terhadap pesta demokrasi daerah yang diselenggarakan, tetapi Muhammadiyah mencoba membangunnya melalui kerja-kerja kultural dengan cara pendidikan dan penyadaran politik terhadap anggotanya.
Keputusan rapat pimpinan wilayah ini bukan hanya sebatas mengambil posisi netral saja dalam pemilihan gubernur, tetapi juga mengeluarkan instruksi kepada anggotanya untuk memilih calon gubernur yang beragama Islam dan wakil gubernur yang beragama Islam juga. Hasil-hasil keputusan ini nantinya akan ditanfidzkan atau diundangkan dalam bahasa sehari-hari untuk disosialisasikan dan dilaksanakan oleh anggota Muhammadiyah.
Kebijakan mengambil posisi netral ini menegaskan kembali bahwa Muhammadiyah Kepulauan Riau ingin memposisikan diri sebagai sebuah lembaga yang netral dan tidak berafiliasi dengan organisasi politik mana pun dalam pemilihan gubernur Kepulauan Riau. Hal ini sesuai dengan khittah Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Meskipun kuatnya arus dalam sejumlah argumentasi, kritik dan tuntutan terhadap Muhammadiyah dalam rangka reinterpretasi khittah perjuangannya, sekali lagi terlihat bahwa posisi Muhammadiyah tetap mengambil sikap netral terhadap politik dan partai sebagaimana diputuskan melalui Muktamar ke-38 Makassar tahun 1971 yang terus dipertahankan. Prinsip netral terhadap partai sebagai upaya menghindari benturan kepentingan antara kecendrungan kultur (umat) dan struktural (kekuasaan). Partai cenderung berorientasi sangat sempit dan bersifat duniawiyah, sementara Muhammadiyah memiliki visi membangun umat dan bangsa dalam arti yang luas. Kendati bersikap netral, Muhammadiyah tetap memiliki perhatian proses politik seperti proses legislasi di Parlemen dan Pengambilan kebijakan pemerintah.
Terlihat fakta yang menunjukkan bahwa budaya politik Muhammadiyah sebagaimana terkandung dalam semangat khittah 1971 dan termanifestasi dalam alam pikiran para elit dan warganya relatif stabil dan konsisten dalam pola yang moderet. sebagaimana dipandang oleh banyak pihak, ternyata tidak serta merta mengubah budaya politik moderet Muhammadiyah dalam menyikapi keadaan yang kritis sekalipun.secara normatif dan aturan resmi organisasi, Muhammadiyah masih mampu menjaga jarak dengan partai politik. Sikap netral ini tergambar melalui surat PP Muhammadiyah yang ditujukan kepada pimpinan wilayah dan daerah Muhammadiyah seluruh Indonesia yang menyerukan agar menjaga kemurnian dan keutuhan organisasi.
Sikap politik yang dijalankan oleh Muhammadiyah yang telah dijabarkan di atas tidak lain sebagai wujud komitmen dan konsistensi untuk selalu membangun visi dan karakter bangsa sebagai ikhtiar menindaklanjuti dan meluruskan kembali reformasi sesuai cita-cita kemerdekaan tahun 1945, yang sesuai amanat Muktamar ke-46 dan agenda Muhammadiyah abad kedua melaui visi jangka menengah 2010-2015. Usaha untuk membangun Muhammadiyah di usianya yang memasuki abad kedua saat ini perlu adanya niat, komitmen, kesungguhan, kebersamaan, keberanian, pikiran-pikiran baru, kerja keras, dan segala tindakan yang optimal untuk mewujudkan semua ihktiar dalam mencapai tujuan dan semangat pembaruan, dan semua itu tergantung oleh orang Muhammadiyah itu sendiri.
